Ciamis Pos – Alfons Tanujaya, seorang pengamat keamanan siber, mengungkapkan bahwa pembangunan pusat data di Indonesia seharusnya tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik semata, namun juga harus diimbangi dengan pengembangan keterampilan sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengelola dan menjaga keamanannya. Menurutnya, pengelolaan data yang baik dan aman harus memenuhi standar yang telah ditetapkan, terutama jika pengelolaan data tersebut dilakukan oleh pihak pemerintah.
Dalam pernyataannya, Alfons menjelaskan bahwa penting untuk memastikan bahwa pengelolaan data yang dilakukan, baik itu oleh pemerintah atau pihak lain, dilakukan dengan mengedepankan standar yang tinggi. Ia menegaskan bahwa memiliki pusat data tanpa diimbangi oleh pengelolaan yang tepat dan SDM yang terlatih tidak akan memberikan manfaat yang maksimal. “Jangan sampai terkesan bahwa yang penting ada data center, yang penting fisiknya ada,” ujarnya. Ia menekankan bahwa selain infrastruktur, kualitas SDM yang mengelola pusat data tersebut harus menjadi fokus utama.
Alfons juga menyoroti pentingnya pelatihan yang berkelanjutan bagi SDM yang terlibat dalam pengelolaan pusat data. Menurutnya, untuk memastikan pengelolaan pusat data yang optimal, pelatihan kepada para pekerja harus dilakukan secara menyeluruh hingga mereka memiliki keterampilan yang mumpuni. “Lebih baik sambil belajar, training orang sampai jago. Mungkin satu tahun atau dua tahun,” katanya. Dengan demikian, pengelolaan data dapat dilakukan dengan lebih efisien dan sesuai dengan standar yang diharapkan.
Dalam hal ini, Alfons juga menyarankan agar pengelolaan data yang bersifat kurang sensitif dapat dilakukan dengan melibatkan pihak swasta domestik. Ia menyarankan penggunaan pusat data komersial lokal, seperti yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri seperti Biznet atau CBN, atau melalui layanan cloud yang ada. Dengan cara ini, pengelolaan data bisa lebih efisien dan aman karena perusahaan yang bertanggung jawab beroperasi di dalam negeri. “Pendekatan itu lebih realistis, lebih aman, dan lebih efisien,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat, ditargetkan untuk bisa beroperasi pada akhir Maret 2025. Pembangunan PDN ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat kedaulatan digital di Indonesia, serta mendukung percepatan transformasi digital di berbagai sektor.
Meutya menyampaikan bahwa PDN Cikarang akan menjadi pusat data pertama yang dimiliki oleh pemerintah, yang sebelumnya data-data pemerintah tersebar dan terpisah-pisah. Dengan keberadaan pusat data ini, diharapkan data dari berbagai kementerian dan lembaga negara dapat terintegrasi dengan baik. “Dengan adanya PDN, data-data lintas kementerian dan lembaga pemerintah akan bisa terintegrasi,” kata Meutya.
Keberadaan Pusat Data Nasional ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data pemerintahan serta mendukung penyelenggaraan layanan digital yang lebih baik bagi masyarakat. Melalui adanya pengintegrasian data dan pengelolaan yang terpusat, proses administrasi pemerintahan diharapkan menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Sebagai bagian dari agenda besar ini, Alfons menekankan bahwa selain infrastruktur dan regulasi yang jelas, pengembangan SDM yang handal merupakan kunci agar Pusat Data Nasional dapat berfungsi dengan optimal. Pemerintah pun diharapkan dapat memberi perhatian lebih terhadap pengembangan keterampilan SDM dalam menghadapi tantangan dan tuntutan teknologi yang semakin maju. Dengan langkah ini, Indonesia diharapkan dapat mempercepat transformasi digital dan meningkatkan ketahanan digital nasional.