Ciamis Pos – Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi khusus kepada Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Aries Marsudiyanto, agar melakukan pengawasan menyeluruh terhadap proyek-proyek pembangunan pemerintah. Aries juga diminta untuk segera melaporkan kepada Presiden apabila ditemukan adanya praktik lobi ilegal yang dapat menghambat proses pembangunan.
Pada hari Senin, Aries termasuk salah satu pejabat yang dipanggil untuk menghadap Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Selain dirinya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati, yang juga dikenal dengan nama Ni Luh Puspa, turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Setelah pertemuan berlangsung, Aries menjelaskan bahwa dirinya telah diberikan arahan secara langsung oleh Presiden Prabowo. Ia menyebutkan bahwa pembangunan nasional harus berjalan dengan lancar, dan segala bentuk korupsi maupun praktik ilegal, termasuk pertambangan ilegal serta lobi-lobi yang tidak sah, harus diberantas dengan tegas.
Untuk melaksanakan arahan tersebut, Aries menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan berbagai kementerian serta aparat penegak hukum. Menurutnya, koordinasi yang solid antara lembaga terkait menjadi kunci dalam memastikan kebijakan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Sebagai kepala badan yang baru dibentuk oleh Presiden, Aries menyatakan bahwa fokus utama institusinya adalah menegakkan pemberantasan korupsi serta menciptakan pemerintahan yang bebas dari praktik kecurangan. Ia juga menekankan bahwa visi Presiden Prabowo adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan demi kepentingan rakyat.
Setelah mengadakan pertemuan dengan para menteri dan kepala badan, Presiden Prabowo kemudian mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025. Regulasi baru ini mewajibkan para eksportir untuk menyimpan 100 persen devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di bank-bank dalam negeri. Namun, ketentuan ini tidak berlaku bagi eksportir di sektor minyak dan gas bumi, yang masih mengikuti aturan dalam PP Nomor 36 Tahun 2023.
Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dalam konferensi pers yang digelar seusai rapat kabinet terbatas. Dalam kesempatan itu, ia didampingi oleh sejumlah menteri yang berperan dalam kebijakan ekonomi, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Selain itu, beberapa pejabat lain yang hadir dalam konferensi pers tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani. Tidak ketinggalan, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga turut hadir dalam acara tersebut.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berupaya untuk memperkuat cadangan devisa nasional serta meningkatkan stabilitas ekonomi dalam negeri. Presiden Prabowo menekankan bahwa langkah ini diperlukan demi menjaga kepentingan ekonomi nasional dan memastikan bahwa sumber daya alam Indonesia dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
Langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah ini mencerminkan komitmen yang kuat dalam memberantas korupsi, mengawasi pembangunan nasional, serta memperkuat kebijakan ekonomi demi menciptakan stabilitas yang lebih baik bagi Indonesia.