Ciamis Pos – Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata, mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi berencana untuk menghemat anggaran sebesar Rp1,5 triliun. Langkah efisiensi ini bertujuan untuk mematuhi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengharuskan pengelolaan anggaran lebih optimal dan fokus pada program yang langsung berdampak pada masyarakat. Menurut Michael, anggaran yang berhasil diidentifikasi untuk dihemat mencapai Rp1,548 triliun, yang nantinya akan digunakan untuk mendanai program-program yang lebih strategis, terutama yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
Dalam penjelasannya di Balai Kota Jakarta, Michael menyebutkan bahwa beberapa sektor yang akan mengalami pemangkasan anggaran termasuk kegiatan seremonial, percetakan, seminar, serta pengurangan anggaran perjalanan dinas dan honorarium. Langkah ini, menurutnya, adalah bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan bahwa alokasi anggaran lebih efektif dan efisien. Salah satu fokus utama adalah mengurangi pemborosan, terutama dalam kegiatan yang tidak memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Sebagai bagian dari proses efisiensi ini, BPKD DKI Jakarta juga bekerja sama dengan forum Asisten Sekda DKI Jakarta untuk memastikan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan penyesuaian anggaran secara mendalam. Michael menjelaskan bahwa penyesuaian ini mencakup berbagai sektor, termasuk pengeluaran untuk makan minum dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lapangan, rapat, dan jamuan tamu. Hal ini diharapkan dapat mengurangi pemborosan dan memastikan bahwa anggaran yang ada dapat digunakan secara optimal untuk tujuan utama, yaitu meningkatkan pelayanan publik di Jakarta.
Michael juga menambahkan bahwa pengurangan biaya perjalanan dinas menjadi salah satu langkah penting dalam efisiensi anggaran ini, terutama untuk kegiatan studi banding dan perjalanan luar negeri yang dianggap tidak mendesak. Pembatasan perjalanan dinas ini akan memberikan kontribusi dalam mengurangi pengeluaran daerah yang dapat dialihkan untuk program-program yang lebih prioritas dan bermanfaat bagi masyarakat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap bahwa langkah efisiensi anggaran ini akan berdampak positif bagi masyarakat. Dengan pengalokasian anggaran yang lebih terfokus, diharapkan berbagai program pembangunan yang lebih strategis dapat dilaksanakan dengan lebih tepat sasaran. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan akan memberikan manfaat maksimal, terutama dalam peningkatan infrastruktur dan kualitas pelayanan publik yang langsung dirasakan oleh masyarakat Jakarta.
Michael juga mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini sejalan dengan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang ada benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat dan mendukung program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dengan alokasi yang lebih efektif dan efisien, diharapkan Jakarta dapat semakin maju dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik bagi warganya.
Melalui langkah-langkah ini, diharapkan pemerintah dapat mengurangi ketergantungan pada belanja yang tidak produktif dan lebih memprioritaskan sektor-sektor yang memberikan dampak positif jangka panjang bagi pembangunan kota. Michael menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan hanya untuk memenuhi instruksi presiden, tetapi juga sebagai upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menjalankan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.