Ciamis Pos – Kementerian Sosial (Kemensos) menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi guna mempercepat pengentasan kemiskinan di Jawa Barat (Jabar). Nota kesepahaman telah ditandatangani oleh Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dengan tujuan agar program yang dijalankan lebih terarah, terpadu, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan sosial secara signifikan.
Perguruan tinggi yang terlibat dalam kolaborasi ini mencakup Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Padjadjaran, Universitas Pendidikan Indonesia, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi, Universitas Pasundan Bandung, Universitas Islam Bandung, Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, serta Universitas Maranatha Bandung.
Dalam pelaksanaan kerja sama ini, peran perguruan tinggi sangat penting, mengingat mereka memiliki lembaga pengabdian masyarakat yang selama ini telah aktif menjalankan berbagai program sosial. Namun, melalui kolaborasi ini, intervensi yang dilakukan akan disusun lebih sistematis dan berbasis kajian akademik. Program yang dirancang pun diharapkan dapat memberikan dampingan yang berkelanjutan sehingga dampaknya lebih optimal.
Salah satu bentuk konkret kerja sama ini adalah pemberdayaan masyarakat yang difokuskan di desa dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Pemilihan desa dilakukan secara selektif untuk memastikan bahwa intervensi yang diberikan benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan. Setelah desa ditetapkan, program akan disusun secara bersama agar setiap langkah yang diambil memiliki dasar yang kuat.
Beberapa program potensial yang dapat dikolaborasikan dengan perguruan tinggi antara lain Kampung Anti Miskin dan Sekolah Rakyat. Pada khususnya, program Kampung Anti Miskin akan difokuskan pada upaya menurunkan kemiskinan ekstrem yang masih menjadi masalah utama di Jawa Barat.
Berdasarkan data yang ada, lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia terkonsentrasi di tiga provinsi utama, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Oleh karena itu, jika kemiskinan di ketiga provinsi ini dapat ditekan, maka angka kemiskinan nasional pun dapat berkurang hingga 50 persen. Target penghapusan kemiskinan ekstrem secara nasional pun diharapkan dapat tercapai paling cepat pada tahun 2025 atau paling lambat pada tahun 2026.
Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara Kemensos dan perguruan tinggi. Kolaborasi dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, termasuk pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan adanya pelatihan tersebut, diharapkan setiap individu di desa yang menjadi sasaran program memiliki kesempatan untuk bekerja atau berwirausaha, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan dapat ditekan secara maksimal.
Keberlanjutan program juga menjadi faktor kunci dalam mewujudkan kampung yang mandiri. Oleh sebab itu, setiap intervensi yang dilakukan harus tetap berada dalam koridor yang jelas, terarah, serta mengintegrasikan program dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun nonpemerintah.
Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Teknik Industri ITB, Prof. Lienda Aliwarga, menjelaskan bahwa pihaknya telah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di Desa Jayagiri, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menciptakan ekonomi sirkuler melalui berbagai inovasi, seperti pengolahan daun stevia dan lemon dengan metode pengeringan, serta pemanfaatan kotoran sapi untuk produksi biogas. Program-program seperti ini dinilai mampu menggerakkan perekonomian lokal secara efektif.
Melalui kerja sama antara Kemensos dan perguruan tinggi ini, diharapkan pengentasan kemiskinan di Jawa Barat dapat dilakukan secara lebih strategis dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang terarah serta dukungan akademik yang kuat, setiap program yang dijalankan memiliki peluang besar untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat.