Ciamis Pos – Pemerintah China sedang berupaya untuk bekerja sama dengan negara-negara tetangga seperti Thailand dan Myanmar dalam memerangi penipuan dan perjudian daring ilegal yang marak terjadi di wilayah perbatasan ketiga negara tersebut. Usaha ini dilakukan baik dalam kerangka bilateral maupun multilateral, dengan tujuan untuk melindungi warga China dan menjaga stabilitas di kawasan.
Guo Jiakun, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, menyampaikan dalam konferensi pers yang diadakan pada Senin, 17 Februari 2025, bahwa Kementerian Luar Negeri China akan terus meningkatkan kerja sama dengan pihak berwenang terkait. Upaya ini termasuk pengarahan kepada kedutaan dan konsulat China di luar negeri agar dapat menangani kasus yang memerlukan bantuan konsuler dengan lebih efektif, serta memastikan keselamatan warga China yang berada di luar negeri.
Pejabat tinggi dari Myanmar, China, dan Thailand juga telah bertemu di Myawaddy, Myanmar, untuk membahas cara-cara yang dapat ditempuh untuk memberantas perjudian daring dan penipuan ilegal yang meresahkan masyarakat di perbatasan. Sejak dimulainya upaya ini pada 30 Januari hingga 16 Februari 2025, lebih dari seribu pendatang ilegal telah diperiksa dan ditahan. Myanmar telah mengembalikan sebagian dari mereka ke negara asal, sementara yang lain masih diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk segera dipulangkan.
Pada 14 Februari 2025, Duta Besar China untuk Myanmar, Ma Jia, dan Asisten Menteri Keamanan Publik China, Liu Zhongyi, melakukan pertemuan dengan pejabat tinggi Myanmar, termasuk Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Myanmar, U Than Swe, serta Menteri Dalam Negeri Myanmar, Tun Tun Naung. Dalam pertemuan tersebut, Guo Jiakun menekankan bahwa kejahatan serius seperti perjudian daring dan penipuan yang terjadi di perbatasan Thailand-Myanmar telah mengancam keselamatan warga China dan negara-negara terkait lainnya. Selain itu, kejahatan ini juga mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi, termasuk perjalanan masyarakat dan kerja sama antarnegara di kawasan.
Guo Jiakun menegaskan bahwa upaya China untuk memerangi perjudian daring dan penipuan ini mencerminkan komitmen negara tersebut terhadap filosofi pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan rakyat. Menurutnya, tindakan tersebut adalah pilihan yang perlu diambil demi menjaga kepentingan bersama negara-negara regional dan memenuhi harapan rakyat dari berbagai negara.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, China telah aktif menjalin kerja sama bilateral dan multilateral dengan negara-negara seperti Thailand dan Myanmar untuk menangani masalah ini. Guo Jiakun mengungkapkan bahwa China tidak hanya bekerja untuk mengatasi gejala, tetapi juga untuk menangani akar penyebabnya. Melalui kerja sama ini, China berharap dapat mencegah pelanggar hukum melintasi perbatasan serta bersama-sama memberantas perjudian daring dan penipuan, melindungi kehidupan dan aset masyarakat, serta menegakkan ketertiban dalam pertukaran dan kerja sama antarnegara di kawasan.
Wilayah perbatasan antara Myanmar, Kamboja, Laos, dan Thailand memang dikenal sebagai tempat berkembangnya sindikat kriminal, yang diperkirakan telah memaksa ratusan ribu orang dari Asia Tenggara dan negara lain untuk terlibat dalam praktik penipuan daring. Beberapa modus operandi yang digunakan oleh sindikat ini antara lain penipuan kencan palsu, promosi investasi fiktif, skema perjudian ilegal, dan bahkan perdagangan manusia. Kejahatan-kejahatan ini telah meraup puluhan miliar dolar dari korban-korbannya di seluruh dunia, dan mereka yang direkrut sering kali tertipu dengan tawaran pekerjaan palsu yang ternyata memaksa mereka untuk menjalani kehidupan dalam bentuk perbudakan virtual.
Sejak tahun 2023, ribuan orang yang menjadi korban dari sindikat-sindikat ini telah berhasil diselamatkan. Mereka berasal dari lebih dari 20 negara, termasuk China, Malaysia, Pakistan, Kenya, Filipina, Indonesia, Nepal, Taiwan, Uganda, Laos, Brasil, Tanzania, Bangladesh, Kamboja, Sri Lanka, Nigeria, Ghana, dan India. Upaya penyelamatan ini menunjukkan komitmen China dan negara-negara terkait untuk melindungi warganya dan memberantas praktik-praktik ilegal ini.
Beberapa laporan dari media Thailand menyebutkan bahwa milisi etnis Myanmar yang menguasai wilayah tempat korban-korban ditahan, yakni Tentara Pembebasan Nasional Karen, turut berperan dalam membebaskan mereka dan mengantarkan para pekerja ke perbatasan. Namun, pemerintah junta militer Myanmar dilaporkan memiliki sedikit kendali atas wilayah perbatasan tersebut, yang membuat upaya pemberantasan lebih sulit dilakukan.
Dengan adanya kerjasama internasional yang semakin erat antara China, Thailand, dan Myanmar, diharapkan masalah perjudian daring ilegal dan penipuan ini dapat ditangani dengan lebih efektif. Melalui kolaborasi yang terus ditingkatkan, ketiga negara tersebut berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat dan memperkuat hubungan antarnegara di kawasan Asia Tenggara.