Ciamis Pos – Penerapan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tidak akan menghambat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kota yang terletak di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, itu tetap akan melanjutkan proses pembangunannya sesuai rencana yang telah ditetapkan.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran tidak akan berdampak terhadap progres pembangunan. Ia memastikan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut ke tahap kedua yang dijadwalkan berlangsung pada periode 2025-2028.
Menurut Basuki, pemerintah pusat telah menyetujui pendanaan infrastruktur IKN, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan total sekitar Rp48,8 triliun. Selain itu, pembiayaan juga akan didukung melalui berbagai skema di luar APBN guna memastikan kelancaran proyek pembangunan.
Pada tahap kedua ini, pembangunan akan difokuskan pada fasilitas perkantoran legislatif dan yudikatif. Hal ini dilakukan seiring dengan rencana pemindahan ibu kota politik Indonesia ke Kota Nusantara pada 2028. Selain perkantoran tersebut, tahap ini juga mencakup pembangunan kantor perbankan dan proyek investasi lainnya. Pembangunan gedung-gedung legislatif dan yudikatif direncanakan akan dimulai pada April 2025.
Pemerintah melalui OIKN juga telah menyiapkan rencana pembangunan infrastruktur di kawasan investasi agar dapat segera direalisasikan. Dengan demikian, berbagai sektor ekonomi di IKN bisa berkembang lebih cepat.
Sementara itu, untuk infrastruktur umum seperti jalan, penyediaan air minum, serta sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT) dan multi-utility tunnel (MUT), prosesnya masih berada dalam tahap pelelangan. Infrastruktur-infrastruktur tersebut ditargetkan mulai dibangun paling lambat setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri 2025 dan diperkirakan selesai pada 2026.
Basuki menambahkan bahwa perubahan signifikan di kawasan IKN akan mulai terlihat pada 2026, seiring dengan mulai berdirinya gedung-gedung serta kawasan-kawasan baru di ibu kota baru tersebut.
Selain aspek infrastruktur, OIKN juga menargetkan seluruh pegawainya untuk mulai berkantor secara penuh di Kota Nusantara pada Maret 2025. Dengan demikian, seluruh kegiatan operasional OIKN akan sepenuhnya dilaksanakan di ibu kota baru Indonesia tersebut.
Dengan berbagai langkah yang telah dirancang, pembangunan IKN diharapkan dapat berjalan sesuai rencana, meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran. Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjadikan Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi baru yang modern serta berkelanjutan.