Ciamis Pos – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menilai bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin dalam adopsi kecerdasan buatan (AI) di antara negara-negara berkembang. Hal ini diungkapkannya dalam pembukaan Kongres Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) yang berlangsung secara daring pada akhir pekan lalu.
Ia menjelaskan bahwa perkembangan teknologi AI tidak hanya menjadi domain negara-negara maju, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan negara berkembang seperti Indonesia. Menurutnya, kesempatan untuk menjadi pemimpin dalam penerapan AI terbuka lebar, terutama bagi negara-negara di kawasan Global South yang terus berkembang dalam pemanfaatan teknologi.
Pandangan ini semakin diperkuat setelah Menkomdigi menghadiri AI Action Summit di Paris, Prancis, dan bertemu dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron. Dalam kesempatan tersebut, ia mengamati bahwa Eropa, khususnya Prancis, tengah berusaha memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam bidang kecerdasan buatan. Upaya ini dilakukan di tengah persaingan ketat antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang terus berlomba dalam mengembangkan AI sebagai teknologi masa depan.
Meutya menegaskan bahwa AI tidak boleh hanya didominasi oleh negara-negara besar. Sebaliknya, negara berkembang seperti Indonesia harus diperhitungkan dalam perumusan tata kelola AI global. Ia juga menyoroti pentingnya kerja sama antarnegara di kawasan Global South—yang mencakup Asia, Afrika, dan Pasifik Selatan—dalam mengembangkan ekosistem AI yang lebih inklusif.
Menurutnya, negara-negara berkembang tidak hanya perlu dipandang sebagai pasar bagi teknologi AI yang dikembangkan negara maju, tetapi juga harus diberi kesempatan untuk berkontribusi sebagai inovator di bidang tersebut. Dengan pertumbuhan pesat dalam pemanfaatan AI di berbagai sektor, negara-negara ini diharapkan mampu mengambil peran yang lebih aktif dalam industri teknologi global.
Menkomdigi juga menekankan perlunya pendekatan yang lebih setara dalam pengembangan kecerdasan buatan. Hal ini bertujuan agar regulasi AI yang dibuat tidak hanya menguntungkan negara-negara maju, tetapi juga memberikan manfaat bagi negara berkembang. Oleh karena itu, Indonesia berupaya mendorong kebijakan AI yang inklusif dan berbasis keadilan global.
Lebih lanjut, Meutya berharap agar Kongres FJPI 2025 dapat menjadi wadah edukasi bagi para jurnalis perempuan dalam menghadapi perkembangan AI. Menurutnya, kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan aksesibilitas informasi dan memastikan bahwa berita yang disampaikan kepada publik memiliki kualitas yang lebih baik.
Dalam pandangannya, fokus utama bukan hanya pada perkembangan teknologi AI itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana masyarakat dapat memperoleh manfaat dari teknologi tersebut. Ia menegaskan bahwa AI harus dikembangkan dengan mengikuti prinsip-prinsip etika yang berlaku di setiap negara, sehingga dapat digunakan untuk kebaikan bersama.
Dengan semakin pesatnya perkembangan AI, Indonesia terus mendorong agar negara-negara berkembang tidak tertinggal dalam inovasi teknologi. Harapannya, Indonesia dan negara-negara lain di kawasan Global South dapat lebih berperan aktif dalam ekosistem AI global dan tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pencipta teknologi masa depan.