Ciamis Pos – Peningkatan kekerasan dan pengusiran paksa di wilayah timur Republik Demokratik Kongo (RDK) telah menyebabkan ratusan ribu anak kehilangan akses ke pendidikan. PBB, melalui badan anak-anaknya, UNICEF, pada Senin (17/2), melaporkan bahwa sejak awal tahun, bentrokan yang disertai kekerasan telah mengakibatkan lebih dari 2.500 sekolah dan pusat pembelajaran di provinsi Kivu Utara dan Kivu Selatan tutup. Hal ini menyebabkan 795.000 anak kehilangan kesempatan untuk bersekolah, sebuah angka yang melonjak dari 465.000 pada Desember 2024.
Jean Francois Basse, pejabat sementara UNICEF di Kongo, menggambarkan situasi ini sebagai bencana besar yang berdampak langsung pada masa depan anak-anak yang terkena dampak konflik tersebut. Ia menegaskan bahwa pendidikan adalah salah satu bentuk dukungan yang sangat dibutuhkan anak-anak untuk kembali menjalani kehidupan normal, serta membangun masa depan mereka setelah mengalami krisis yang berkepanjangan.
Berdasarkan data terbaru dari PBB, lebih dari 6,5 juta orang, termasuk 2,6 juta anak-anak, terpaksa meninggalkan rumah mereka di wilayah yang penuh gejolak tersebut. Angka ini mencerminkan betapa besar dampak kekerasan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama bagi anak-anak yang menjadi korban langsung dalam konflik ini.
Jacques Matata, seorang aktivis hak-hak anak, memperingatkan bahwa dengan berlanjutnya konflik, kemungkinan besar banyak anak-anak yang tidak akan pernah kembali ke sekolah. Matata menyatakan bahwa meskipun kekerasan baru-baru ini semakin intensif, sebelum itu pun ribuan anak di wilayah timur Kongo sudah menghadapi kesulitan besar untuk melanjutkan pendidikan mereka, akibat pengusiran paksa yang merusak impian banyak anak.
UNICEF melaporkan bahwa lebih dari 1,6 juta anak di wilayah timur Kongo, termasuk di provinsi Ituri, saat ini tidak bersekolah. Angka ini semakin meningkat dengan berkembangnya situasi yang penuh ketidakpastian di wilayah tersebut.
Untuk menghadapi krisis ini, UNICEF meminta dana sebesar 52 juta dolar AS (setara dengan sekitar Rp845,3 miliar) guna memenuhi kebutuhan pendidikan mendesak bagi 480.000 anak yang terdampak. Dana tersebut diperlukan untuk menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak yang telah kehilangan kesempatan untuk belajar akibat konflik dan kekerasan.
Selain itu, UNICEF juga menyerukan agar semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk menghormati sekolah dan infrastruktur sipil, sebagaimana diamanatkan dalam hukum internasional. UNICEF meminta agar fasilitas pendidikan tidak digunakan untuk kepentingan militer dan segera dihentikan penggunaannya dalam pertempuran.
Kelompok pemberontak M23, yang dipimpin oleh etnis Tutsi dan terbentuk pada tahun 2012, menjadi salah satu kelompok bersenjata yang terlibat dalam pertempuran di timur Kongo. Bentrokan sengit baru-baru ini antara pemberontak M23 dan pasukan pemerintah semakin meluas, bahkan hingga ke provinsi Kivu Selatan. Pada Jumat lalu, pemberontak berhasil memasuki ibu kota provinsi Kivu Selatan, Bukavu, setelah merebut bandara Kavumu yang terletak sekitar 25 kilometer dari pusat kota.
Pemerintah Kinshasa menuduh Rwanda memberikan dukungan kepada pemberontak M23 dengan mengirim pasukan ke timur Kongo, sebuah tuduhan yang telah dibantah secara tegas oleh Kigali. Meskipun demikian, ketegangan antara kedua negara tersebut semakin meningkat seiring dengan eskalasi pertempuran di wilayah Kongo.
Keberlanjutan konflik ini menunjukkan dampak yang semakin besar pada kehidupan anak-anak di wilayah timur Kongo. Pendidikan yang seharusnya menjadi hak dasar setiap anak, kini menjadi hal yang semakin sulit dijangkau bagi banyak anak di wilayah yang tengah dilanda kekerasan ini. Oleh karena itu, upaya untuk menyediakan bantuan pendidikan yang mendesak menjadi sangat penting untuk membantu anak-anak kembali ke jalur pendidikan dan memperbaiki masa depan mereka yang terancam oleh konflik yang berlangsung lama.