Ciamis Pos – Pentingnya pemadanan data sebelum digunakan sebagai acuan program menjadi salah satu fokus utama yang dibahas dalam rapat antara beberapa pejabat tinggi negara di Jakarta pada Senin, 17 Februari 2025. Dalam rapat tersebut, hadir Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Abdul Mu’ti, serta Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Mereka sepakat bahwa pemadanan data sangat diperlukan untuk memastikan ketepatan penyaluran bantuan sosial dan program pemerintah lainnya.
Abdul Mu’ti, Menteri Dikdasmen, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan niatnya untuk memberikan bantuan kepada guru non-ASN yang belum bersertifikat pada peringatan Hari Guru 2024. Dalam hal ini, validasi data menjadi langkah krusial untuk mewujudkan kesejahteraan para guru. Ia menekankan bahwa kesalahan dalam mendata atau penggandaan data dapat menghambat proses tersebut. Oleh karena itu, pemadanan data harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindari duplikasi dan memastikan keakuratan informasi yang digunakan.
“Ini adalah bagian dari ikhtiar kita bersama untuk memastikan bahwa bantuan sampai pada yang tepat,” ujar Mu’ti dalam pertemuan tersebut. Ia juga menambahkan bahwa memadankan data antar lembaga terkait adalah langkah yang tidak dapat dihindari, demi memastikan bahwa semua program yang berjalan berjalan dengan efisien dan tepat sasaran.
Sementara itu, Saifullah Yusuf, yang menjabat sebagai Menteri Sosial, juga mengungkapkan pandangannya terkait pentingnya data yang akurat. Ia menyatakan bahwa saat ini, Kementerian Sosial tidak hanya bergantung pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang lama, tetapi sudah beralih pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini bertujuan untuk menyempurnakan sistem data agar dapat lebih tepat sasaran dalam menyalurkan berbagai bantuan sosial.
Menurut Gus Ipul, sebagian besar program yang dijalankan oleh Kemensos selama ini berkaitan dengan social protection atau perlindungan sosial. Namun, saat ini ada keseimbangan yang lebih besar dengan program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kemandirian kepada penerima manfaat. Hal ini menunjukkan perubahan pola dari sekadar memberikan bantuan menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas hidup secara lebih berkelanjutan.
Pentingnya pemadanan data juga menjadi topik sentral dalam memastikan bantuan kesejahteraan untuk guru dapat disalurkan dengan tepat. Untuk itu, data final mengenai guru yang berhak menerima bantuan akan difinalkan oleh tiga kementerian terkait, yaitu Kemensos, Kementerian PPN, dan Kementerian Dikdasmen, bersama dengan BPS. Selain itu, Saifullah Yusuf menekankan pentingnya koordinasi yang berkelanjutan antara lembaga-lembaga tersebut untuk memastikan bahwa data yang ada selalu diperbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan terkini.
Terkait dengan pemutakhiran data, Gus Ipul menjelaskan bahwa terdapat mekanisme yang telah disepakati oleh semua pihak untuk memastikan bahwa data tetap akurat dan up-to-date. Setiap penerima manfaat yang terdaftar dalam DTSEN akan melalui proses pemutakhiran secara berkala, sehingga setiap perubahan situasi atau kondisi penerima manfaat dapat segera tercatat dan diterapkan dalam penyaluran bantuan berikutnya.
Pada kesempatan yang sama, Rachmat Pambudy, Menteri PPN, turut mengingatkan bahwa pemadanan data tidak hanya berhenti saat penyaluran bantuan dilakukan, tetapi juga harus ada verifikasi lanjutan untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam penyaluran. Ia menyatakan bahwa verifikasi data adalah tahap yang sangat penting, karena data yang tidak tepat dapat berakibat fatal bagi keberhasilan program.
“Pemadanan data harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya sebatas pada tahap awal, tetapi juga pada tahap verifikasi, agar bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran,” ujar Pambudy. Ia juga menyarankan agar data yang ada selalu diperbarui agar tidak ada data usang yang digunakan dalam program-program pemerintah.
Secara keseluruhan, para pejabat tinggi tersebut sepakat bahwa pemadanan data adalah kunci untuk memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial dan program pemerintah lainnya. Dengan DTSEN yang menjadi basis utama data sosial dan ekonomi, diharapkan setiap bantuan dapat disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, melalui validasi dan pemutakhiran data yang terus-menerus, program-program yang ada dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.