Ciamis Pos – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, baru-baru ini mengumumkan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program ini bertujuan untuk mempermudah MBR dalam membeli rumah subsidi, dengan target sebanyak tiga juta unit rumah yang akan tersedia dalam periode Kuartal I/2025. Skema ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam sektor perumahan untuk mendukung kebutuhan masyarakat yang kesulitan membeli rumah.
Dalam pengumuman yang disampaikan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (3/3), Presiden Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan FLPP ini akan dilaksanakan untuk mewujudkan program tiga juta rumah murah. Menurut Presiden, program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi MBR dalam memperoleh rumah yang layak huni dengan harga terjangkau.
FLPP sendiri merupakan salah satu skema kredit pemilikan rumah (KPR) yang diluncurkan pada tahun 2021 melalui kerja sama antara Kementerian Perumahan Rakyat (sebelumnya Kementerian PUPR) dan bank-bank BUMN. Skema ini dirancang untuk memberikan bantuan bagi masyarakat yang ingin membeli rumah namun memiliki keterbatasan finansial. Salah satu kemudahan utama dalam FLPP adalah uang muka yang lebih ringan dibandingkan dengan skema KPR lainnya, yaitu sekitar satu persen dari harga rumah.
Selain itu, bagi masyarakat yang memilih skema FLPP, mereka juga akan mendapatkan pembebasan biaya premi asuransi, yang biasanya dikenakan pada KPR reguler. Lebih jauh lagi, angsuran per bulan yang dikenakan kepada pemohon juga relatif terjangkau. Suku bunga yang ditetapkan untuk FLPP juga maksimal sebesar 5 persen, yang tentu saja jauh lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga KPR pada umumnya.
Di sisi lain, Presiden Prabowo juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk memperbaiki skema penghapusan utang macet bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui langkah ini, diharapkan UMKM yang kesulitan dalam membayar utang dapat terbantu, sehingga mereka bisa terus beroperasi dan berkontribusi pada perekonomian nasional.
Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden setelah menggelar rapat terbatas dengan beberapa menteri dalam Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka. Dalam jumpa pers tersebut, beberapa pejabat penting turut mendampingi Presiden. Di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, serta Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.
Turut hadir juga Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN, Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan P. Roeslani, serta Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, juga hadir dalam kesempatan tersebut.
Melalui pengumuman skema FLPP ini, pemerintah berharap dapat mengatasi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh MBR, yaitu akses untuk mendapatkan rumah dengan harga yang terjangkau. Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh FLPP, diharapkan lebih banyak masyarakat yang dapat memiliki rumah sendiri, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan terbatas. Program ini, bersama dengan langkah-langkah untuk mendorong pemulihan UMKM, diharapkan dapat berkontribusi pada pemerataan kesejahteraan sosial di Indonesia.
Sebagai bagian dari rencana jangka panjang, program rumah murah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan perumahan yang lebih inklusif dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya skema FLPP, masyarakat yang sebelumnya kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan rumah kini memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mewujudkan impian memiliki rumah sendiri, serta mendapatkan fasilitas pembiayaan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan skema kredit konvensional.