Ciamis Pos – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, mengungkapkan keyakinannya bahwa tiga program prioritas yang dijalankan oleh pemerintah saat ini dapat memberikan dampak signifikan dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Program tersebut mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), penyediaan rumah murah, serta sekolah rakyat.
Menurut Budiman, pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto berusaha mendorong perputaran ekonomi guna menekan jumlah masyarakat miskin melalui kebijakan-kebijakan tersebut. Pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri Kuliah Kerja Profesi I di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri di Jakarta pada Sabtu lalu.
Dijelaskannya bahwa ketiga program tersebut berpotensi menciptakan efek bola salju, yang pada akhirnya dapat membantu mengurangi berbagai permasalahan sosial di Indonesia. Generasi mendatang diharapkan akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik jika mereka tumbuh dengan gizi yang cukup, tinggal di lingkungan yang layak, serta memperoleh pendidikan yang memadai.
Selain menyoroti program pemerintah, Budiman juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap struktur ekonomi Indonesia yang belum berbasis pada kewirausahaan. Dijelaskan bahwa sebagian besar masyarakat belum mampu mengembangkan intelektual mereka dalam sektor produksi, sehingga pertumbuhan ekonomi yang ideal masih sulit dicapai.
Ditambah lagi, fenomena deindustrialisasi yang terjadi menyebabkan sektor usaha berbasis eksploitasi sumber daya alam lebih mendominasi dibandingkan industri manufaktur. Hal ini berdampak pada ketimpangan ekonomi, di mana hanya segelintir orang yang menikmati keuntungan dari pemanfaatan alam tanpa adanya nilai tambah yang signifikan.
Selain itu, Budiman juga menyoroti kurangnya minat terhadap usaha berbasis digitalisasi. Menurutnya, dunia usaha di bidang teknologi informasi masih kurang berkembang di Indonesia karena kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada sektor ekstraktif.
Ia pun menegaskan bahwa salah satu permasalahan utama ekonomi Indonesia adalah ketergantungan pada sumber daya alam tanpa inovasi yang cukup. Sistem ekonomi yang tidak berbasis kewirausahaan dianggapnya sebagai faktor yang memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Lebih lanjut, Budiman menjelaskan bahwa pendanaan politik di Indonesia juga masih bergantung pada sektor-sektor yang tidak menghasilkan nilai tambah yang optimal. Partai politik dan parlemen umumnya mendapat sokongan dana dari perusahaan perkebunan, pertambangan, dan industri berbasis eksploitasi alam lainnya. Sementara itu, dukungan dari perusahaan berbasis teknologi dan digital masih sangat minim.
Ketidakseimbangan ini membuat inovasi dan ekonomi kreatif kurang berkembang, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap daya saing Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Jika kebijakan ekonomi tetap bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam, pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan akan sulit dicapai.
Oleh karena itu, program-program seperti MBG, rumah murah, dan sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengurangi angka kemiskinan. Dengan adanya akses terhadap makanan bergizi, tempat tinggal layak, serta pendidikan yang lebih baik, generasi mendatang diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup mereka dan menciptakan perubahan positif dalam struktur ekonomi nasional.
Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada kebijakan sosial, tetapi juga mulai membangun ekosistem yang mendukung inovasi dan kewirausahaan. Dengan begitu, masyarakat dapat lebih mandiri dalam menciptakan nilai ekonomi, tidak hanya bergantung pada sektor ekstraktif, tetapi juga pada industri yang berorientasi pada peningkatan daya saing dan kesejahteraan jangka panjang.